Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 22, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4480. Peraturan menteri dalam negeri nomor 5 tahun 1997 tentang tuntutan. Keputusan presiden nomor 109 tahun 2001 tentang unit organisasi dan tugas eselon i departemen sebagaimana telah diubah dengan keputusan presiden nomor 47 tahun 2002. Pasal 9 keputusan presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Disamping itu juga untuik mengetahui hambatan yang timbul dalam pelaksanaan keppres tersebut.
Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan keputusan presiden nomor 6 tahun 1999 yang masih berlaku pada saat keputusan presiden ini ditetapkan. Keputusan presiden ini ditetapkan oleh menteri komunikasi dan informatika. Keputusan menteri agama nomor 492 tahun 2003 tentang pendelegasian wewenang pemberian kuasa pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam danatau dari jabatan pada perguruan tinggi agama. Ditetapkan di jakarta, pada tanggal 27 oktober 2003 presiden republik indonesia, ttd. Pdf matriks perbedaan antara keputusan presiden no. Dengan berlakunya keputusan presiden ini, maka keputusan presiden nomor 9 tahun 2003 tentang tim koordinasi telematika indonesia, dinyatakan tidak berlaku. Keputusan presiden ri no 80 tahun 2003 tentang pengadaan. Keputusan presiden republik indonesia nomor 187m tahun 2004 mengenai pembentukan kebinet indonesia bersatu sebagaimana.
Peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2015 tanggal 9 november 2015. Penunjukan langsung pl dilakukan untuk nilai sampai dengan rp100. Peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan. Pasal 16 keputusan presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Sebentar lagi perubahan yang ke8 terhadap keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barangjasa pemerintah akan dikeluarkan oleh pemerintah. Keputusan presiden nomor 228m tahun 2001 tentang pembentukan kabinet gotong royong.
Keputusan presiden republik indonesia nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman. Keputusan presiden ri nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barangijasa pemerintah lnri tahun 2003 no. Peraturan presiden nomor 24 tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian negara. Beberapa ketentuan dalam keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barangjasa pemerintah lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 120, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4330 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan presiden nomor 8 tahun. Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Keputusan menteri permukiman dan prasarana wllayah 257 kpts. Inventarisasi perubahan dari pasal 1 tersebut adalah antara lain. Peraturan pemerintah nomo r 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 54. Keputusan presiden republik indonesia nomor 54 tahun 2003 tentang pola organisasi dan tata kerja komisi pemilihan umum presiden republik indonesia, menimbang. Ditetapkan di jakarta pada tanggal 31 maret 2003 presiden republik indonesia, ttd. Keputusan presiden republik indonesia nomor 82 tahun 2003 tentang tata cara pelaksanaan kewenangan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan presiden republik indonesia, menimbang. Dengan berlakunya keputusan presiden ini maka ketentuan pasal 114 ayat 6 keputusan presiden nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan keputusan presiden nomor 30 tahun 2003, dinyatakan tidak. Perpres no 32 tahun 2005 tentang perubahan kedua atas keputusan presiden no 80 tahun 2003. Peneliltian ini didesain dalam bentuk penenltian implementasi.
Undangundang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara lembaran negara republik indonesia tahun 2003. Penegakan hukum keputusan presiden nomor 80 tahun\ud 2003. Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2008, tentang peran serta lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dalam penanggulangan bencana. Keputusan presiden keppres tentang pedoman pelaksanaan.
Pasal 1 keppres 80 tahun 2003 mengalami perubahan oleh munculnya perubahan ke 4 empat dari keppres 80 tahun 2003, yaitu perpres 8 tahun 2006. Keputusan presiden keppres tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barangjasa pemerintah. Keputusan presiden republik indonesia nomor 61 tahun 2004 tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barangjasa pemerintah presiden republik indonesia, menimbang. Keputusan presiden nomor 18 tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barangjasa instansi pemerintah. Pedoman pelaksanaan pengadaan barangjasa pemerintah keppres no 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barangjasa pemerintah. Presiden republlk indonesia peraturan presiden republik indonesia nomor 95 tahun 2007 tentang perubahan ketujuh atas keputusan pesiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barangjasa pemerintah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Keputusan presiden nomor 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara lembaran negara republik indonesia tahun 2002 nomor 73, tambahan lembaran negara nomor 4212. Keenam atas keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barangjasa pemerintah. Peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2015 tanggal 9 november. Keppres 612004 tt perubahan keppres 80 2003 keputusan presiden republik indonesia nomor 61 tahun 2004 tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barangjasa pemerintah presiden republik indonesia, menimbang.
Dengan berlakunya keputusan presiden ini, maka keputusan presiden nomor 49 tahun 1989 tentang tunjangan jabatan widyaiswara, dinyatakan tidak berlaku. Keputusan presiden nomor 36 tahun 2003 tentang penetapan golongan. Barangjasa pemerintah lembaran negara republik indonesia. Undangundang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, menjadi undang. Negara republik indonesia tahun 1990 nomor 12, tambahan lembaran negara nomor 3405 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2001 lembaran negara republik indonesia tahun 2001 nomor 63, tambahan lembaran negara nomor 4096. Beberapa ketentuan dalam keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barangjasa pemerintah lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 120, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4330 sebagaimana telah diubah dengan keputusan presiden nomor 61 tahun 2004 lembaran.
Peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah berita negara republik indonesia tahun 2015 nomor 2036. Peraturan presiden perpres tentang perubahan ketujuh atas keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barangjasa pemerintah. Dilaksanakan sendiri secara langsung oleh instansi penanggung jawab anggaran. Dengan adanya peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 ini keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barangjasa pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan presiden nomor 95 tahun 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 januari 2011. Keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah lembaran negara ri tahun 2003. Pelaksanaan pengadaan barangjasa pemerintah mengingat. Keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barangjasa pemerintah lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 120. Keputusan presiden republik indonesia nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan. Abstrak penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah di rsup dr. Undang undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional lembaran negara republik indonesi a tahun 2003 nomor 78, tambahan. Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan dilaksanakan secara swakelola adalah.
Keputusan presiden republik indonesia nomor 79 tahun 2003 tentang pembangunan jembatan surabayamadura presiden republik indonesia, menimbang. Pasal i beberapa ketentuan dalam keputusan presiden no. Keputusan presiden republik indonesia nomor 18 tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barangjasa instansi pemerintah menimbang. Keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman. Keputusan presiden nomor 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara lembaran negara republik indonesia tahun 2002 nomor 73. Nov 03, 2003 keputusan presiden nomor 80 tahun 2003.
Peraturan presiden keputusan presiden instruksi presiden peraturan menteri. Dengan berlakunya keputusan presiden ini, maka keputusan presiden nomor 93 tahun 2001 tentang pendanaan korps pegawai republik indonesia dan. Keputusan menteri perrnukiman dan prasarana wilayah nomor 01kptsm2901 tentang organisasi dan tata kerja departemen permukiman dan prasarana wilayah. Keputusan presiden nomor 80 tahun 2003, tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barangjasa pemerintah. Keppres no 61 tahun 2004 tentang perubahan atas keputusan presiden no 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barangjasa pemerintah. Keputusan menteri agama nomor 520 tahun 2001 tentang pedoman penyusunan statuta pada perguruan. Undang undang nomor 80 tahun 1957 tentang persetujuan. Pasal 1 dalam keputusan presiden ini, yang dimaksud dengan.
Beberapa perubahan yang menarik dari revisi keppres ini adalah. Keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barangjasa pemerintah lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 120, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4430 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan presiden nomor 95 tahun 2007. Nomor 59 tahun 2010 lembaran negara republik indonesia tahun 2010 nomor 95. Ditetapkan di jakarta pada tanggal 21 januari 2003 presiden republik indonesia, ttd.
Peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 64 tambahan lembaran negara nomor 3956. Usaha kecil termasuk koperasi kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi. Keputusan menteri kelautan dan perikanan nomor kep. Keputusan menteri agama nomor 520 tahun 2001 tentang pedoman penyusunan statuta pada perguruan tinggi agama. Peraturan presiden republik indonesia nomor 10 tahun 2005 tentang unit organisasi dan tugas eselon i kementerian negara republik indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan presiden nomor 80 tahun 2005. Keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Keputusan presiden republik indonesia nomor 102 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja departemen sebagaimana telah diubah dengan keputusan presiden republik indonesia nomor 35 tahun 2004. Negara lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 70, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4297. Pasal 7 keputusan presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Undangundang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia l embaran negara republik indonesia tahun 2002 nomor 2, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4168. Keputusan presiden republik indonesia no 80 tahun 2003 pedoman pelaksanaan pengadaan barangjasa pemerintah, keppres 80 2003, pengadaan, barangjasa, panitia lelang, ppk, pejabat pembuat komitmen, dan semua hal. Keputusan presiden republik indonesia nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barangjasa pemerintah lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 120, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4430 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan presiden nomor 32 tahun 2005 lembaran. Dengan berlakunya keputusan presiden ini, maka keputusan presiden nomor 55 tahun 1990 tentang pembangunan jembatan surabayamadura beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku. Peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barangjasa pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan presiden nomor 172 tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang.
Tahun 2005 nomor 22, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4480 sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2005. Peraturan presiden nomor 94 tahun 2006 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja kementerian negara republik indonesia. Lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 54. Keputusan presiden nomor 84p tahun 2009 tentang pembentukan kabinet indonesia bersatu ii, sebagaimana telah diubah dengan keputusan presiden nomor 5p tahun 20. Keputusan presiden nomor 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara lembaran negara republik indonesia tahun 2002 nomor. Peraturan presiden nomor 24 tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas dan fungsi eselon i kementerian negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan presiden nomor 80 tahun 2014 lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 189. Keputusan presiden republik indonesia nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barangjasa pemerintah presiden republik indonesia, menimbang. Keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah lembaran negara ri tahun 2003 no. Undangundang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, menjadi undangundang lembaran negara tahun 2003 nomor 45, tambahan lembaran negara nomor 4284. Peraturan presiden nomor 8 tahun 2008, tentang badan. Keputusan presiden republik indonesia nomor 9 tahun 2003 tentang tim koordinasi telematika indonesia presiden republik indonesia, menimbang. Penegakan hukum keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 sebagai pedoman pelaksanaan dalam perspektif undangundang nomor 5 tahun 1999 yang pada asasnya atau tujuan harus dilaksanakan dengan prisip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, dan adil atau tidak diskriminatif dalam pelaksanaannya masih banyak diwarnai perilaku usaha yang tidak sehat.
1188 1641 120 646 1249 525 15 115 470 878 1643 1178 620 877 490 1064 768 95 220 644 907 1414 583 1000 1458 295 14 1499 202 724 39 122